INSIDEFLORES.ID- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) gandeng  Basarnas hadapi krisis kepariwisataan di kawasan Labuan bajo Flores.

Pembahasan krisis kepariwisataan itu dibahas melalui Forum Diskusi Group (FGD) Isu Keselamatan dan Keamanan di DPSP Labuan Bajo, Selasa (28/05/20204).

FGD yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor BPOLBF itu merupakan bagian dari Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol  Keamanan dan Keselamatan di DPSP Labuan Bajo.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hariyanto mengatakan FGD ini bertujuan untuk mengerucutkan berbagai isu krisis terkait keselamatan dan keamanan wisata di DPSP Labuan Bajo sehingga lintas pemangku kepentingan yang hadir dapat merumuskan rencana aksi atau potensial program ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga serta lintas stakeholder lainnya.

Hariyanto menambahkan kolaborasi yang telah berlangsung secara intens antara Kemenparekraf dan Basarnas selama ini masih perlu mendapat penguatan dan pembaruan dari lintas pemangku kepentingan lainnya, sehingga permasalahan terkait keamanan dan keselamatan mendapatkan solusi.

“Selama ini, kolaborasi antara Basarnas dan Kemenparekraf telah berlangsung cukup intens dan telah menghadirkan beberapa program yang cukup strategis. Namun, tentu saja hal ini belum cukup, kami masih perlu mendapat masukan, penguatan, update dari lintas pemangku kepentingan, regulator, dan pelaku industri yang hadir, sehingga isu-isu aktual yang sejatinya menjadi bagian penting dari pengembangan kepariwisataan terutama dari segi keselamatan dan keamanan itu terus terupdate dan dapat kita carikan solusi bersama sesuai dengan dinamika yang berkembang.” jelas Hariyanto.

Senada dengan itu, Brigadir Jenderal TNI Maritim Eddy Prakoso, Direktur Operasi Basarnas RI yang juga hadir secara langsung dalam FGD ini menyampaikan bahwa Basarnas tidak dapat berdiri sendiri dan selalu melakukan operasi gabungan dalam setiap proses evakuasi.

Eddy juga menegaskan Basarnas  memiliki program pemberdayaan masyarakat guna membantu Basarnas dalam proses evakuasi

“Terkait dengan keselamatan dan keamanan wisatawan di destinasi wisata, tentu kami dari Basarnas tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh kerja sama dari semua pihak termasuk juga masyarakat. ” tambah Eddy.

Sementara,  Plt. Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh menegaskan  tata kelola destinasi, visitors management, dan dengan masih terjadinya kecelakaan kapal seperti kebakaran, mati mesin, dan sebagainya merupakan pekerjaan rumah yang perlu dibereskan bersama.

“Tentu ini menjadi PR kita bersama. Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas dan “super” ini harus dibarengi dengan super management, super SDM, super SOP dan dengan penerapan Guidelinesnya yang baik”  jelas

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan  Konservasi Kemenparekraf itu  menambahkan penanganan krisis kepariwisataan seperti kecelakaan di perairan Labuan Bajo sudah berjalan dengan baik karena adanya kerja sama lintas pemangku kepentingan.

“Penanganan krisis kepariwisataan di Labuan Bajo selama ini sudah berjalan dengan baik karena adanya kerja sama lintas stakeholder terutama dari Tim Reaksi Cepat yakni Basarnas, Syahbandar, dan TNI AL. Namun, di sisi lain kita tentu berharap sebagai DPSP kita mengarah pada Zero Accident” lanjut Frans.

Output dari FGD ini adalah disusunnya Matriks Tindak Lanjut Program dan Keamanan dan Keselamatan di Labuan Bajo yang berisi potensial program ke depan sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing lembaga.

Semua pemangku kepentingan sepakat bersinergi berkolaborasi di bawah orkestrasi BPOLBF untuk penyelenggaraan Posko/Sekber Keselamatan dan Keamanan Labuan Bajo.

Editor : Chellz