LABUAN BAJO, insideflores.id – Kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar berpotensi habis pada September dan Oktober 2022. Artinya, anggaran subsidi dan kompensasi untuk kedua BBM bersubsidi itu akan habis sebelum akhir tahun.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, pada Kamis (25/8/2022). Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) pada 2022. Namun, hingga Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite di masyarakat ternyata sudah mencapai 16,84 juta KL.
“Setiap bulan (konsumsinya) 2,4 juta KL. Kalau ini diikuti, bahkan akhir September ini habis untuk (kuota) Pertalite,” ujar Sri Mulyani
Sementara untuk Solar, pemerintah telah menetapkan kuotanya sebanyak 14,91 juta KL untuk 2022, tetapi realisasi konsumsinya sudah mencapai 9,88 juta KL hingga Juli 2022. Jika mengikuti tren konsumsi itu maka sebelum akhir tahun kuota Solar sudah habis. “Jadi kalau ikuti tren ini, bulan Oktober habis kuotanya itu (Solar),” imbuhnya.
Sri Mulyani menjelskan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, di antaranya mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 triliun. Nilai subsidi pemerintah ini menurut Sri Mulyani lebih banyak dinikmati orang kaya, hanya sedikit dari anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang dinikmati oleh orang miskin.
Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi. “Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya,” ungkap dia.
Begitu pula dengan Pertalite dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit. “Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya,” katanya.
Menurut Bendahara Negara ini, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, alias tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.
“Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) yang sudah mampu makin banyak lagi,” tutup Sri Mulyani.***
