INSIDEFLORES.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat menghibahkan aset daerah berupa tanah seluas 6.572 Mkepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat. Tanah yang dihibahkan tersebut berada di Desa Batu Cermin, Labuan Bajo dengan nilai Rp. 1.153.583.160.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengajukan permohonan kepada pemerintah Manggarai Barat untuk mendapatkan hibah tanah yang akan dipergunakan untuk perluasan area perkantoran Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, yang meliputi perluasan gedung kantor, pembangunan rumah dinas, mess tempat tinggal pegawai dan sarana olahraga.

Permohonan hibah dari Kejaksaan Negeri itu tertuang dalam surat Nomor : B-146/N.3.24/Cpl.1/02/2024, tanggal 12 Februari 2024, perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Setelah melewati beberapa tahapan, Pemkab Manggarai Barat  merespon dengan menyatakan persetujuan. Pemkab Manggarai Barat hibahkan tanah seluas 6.572 Mkepada Kejari.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, John Valdis mentakan Pemkab Manggarai Barat hibahkan tanah kepada pihak Kejaksaan terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, yang merupakan bagian dari bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00052/Desa Batu Cermin dengan luas 6.572 M2 dengan nilai Rp. 1.153.583.160.

DPRD gelar RDP dengan BPN

Komisi I DPRD Kabupaten Manggarai Barat mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat terkait hibah asset tanah Pemkab Manggarai Barat untuk Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

Rapat dengar pendapat dengan Kepala BPN Manggarai Barat dan sejumlah pihak ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Darius Angkur dan berlangsung di Ruang Internal DPRD Manggarai Barat, Rabu  2 April 2024.

Sekretaris DPRD Kabupaen Manggarai Barat, David Rego menjelaskan RDP dilakukan agar memahami secara utuh proses mengenai hibah tanah yang dimaksud serta dapat memperoleh informasi yang utuh tentang luasan dan letak lokasi tanah hibah serta alasan mengapa pemerintah memberikan lahan tersebut kepada pihak Kejaksaan.

Sementara itu, saat dimintai tanggapan atas persetujuan hibah tana pemda kepada piha Kejaksaan ini, Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat, Gatot Suyanto menyampaikan bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga administrasi.

“Apabila sudah terjadi kesepakatan antara Pemda, Kejaksaan Negeri dan DPRD Manggarai Barat barulah BPN berperan, dalam hal ini terkait administrasi” terangnya.***

Editor : Chellz